KUNINGAN – Waspadai penipuan yang mencatut nama Wakil Bupati Kuningan di WhatsApp. Simak 5 fakta penting dan cara melindungi diri dari modus penipuan pejabat palsu. Kata kunci fokus: penipuan Wakil Bupati Kuningan.
Daftar Isi
- Apa Itu Penipuan Wakil Bupati Kuningan?
- 5 Fakta Penting Modus Penipuan
- Pernyataan Resmi Pemkab Kuningan
- Cara Melaporkan Penipuan Digital
- Dampak Sosial dan Upaya Pencegahan
- Kesimpulan: Tingkatkan Literasi Digital
Apa Itu Penipuan Wakil Bupati Kuningan?
Penipuan Wakil Bupati Kuningan merujuk pada aksi kriminal digital yang menggunakan nama Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., sebagai kedok untuk menipu masyarakat melalui aplikasi WhatsApp. Modus ini mencatut jabatan Wakil Bupati Kuningan dengan iming-iming bantuan dana untuk tempat ibadah. Pelaku menggunakan nomor 0812-3426-3782 dan akun WhatsApp Business palsu.
5 Fakta Penting Modus Penipuan
1. Menggunakan Identitas Pejabat
Pelaku berpura-pura sebagai Wakil Bupati Kuningan dan mengaku membawa donasi dari Pemkab.
2. Modus Melalui WhatsApp
Pesan dikirimkan melalui akun WhatsApp Business, seolah-olah resmi dan meyakinkan.
3. Meminta Data Pribadi
Target diminta mengirimkan informasi pribadi dengan dalih “pendataan bantuan”.
4. Tidak Sesuai Prosedur Bantuan Resmi
Pemerintah tidak pernah menghubungi penerima bantuan secara langsung via pesan pribadi.
5. Disangkal oleh Pemerintah Daerah
Diskominfo Kabupaten Kuningan menyatakan pesan tersebut sebagai hoaks dan menyesatkan. “Kami pastikan bahwa Ibu Wakil Bupati tidak pernah menghubungi masyarakat secara langsung untuk bantuan. Semua bantuan melalui jalur resmi,” ujar Kepala Diskominfo, Drs. H. Ucu Suryana, M.Si., melalui Kabid IKP, Anwar Nasihin, Rabu (21/5/2025).
Pemerintah menegaskan semua bantuan sosial harus mengikuti alur resmi. Tidak ada instruksi langsung via WhatsApp dari pejabat kepada warga.
Diskominfo juga menekankan bahwa semua bantuan sosial dari pemerintah daerah harus mengikuti mekanisme resmi. Tidak pernah ada komunikasi langsung melalui pesan WhatsApp dari pejabat pemerintahan kepada masyarakat umum.
Cara Melaporkan Penipuan Digital
Jika Anda menerima pesan mencurigakan yang mencatut nama pejabat:
- Jangan langsung percaya.
- Jangan kirim data pribadi.
- Laporkan melalui akun Instagram @kuningansaberhoaks atau layanan pengaduan resmi Pemkab.
- Dapat juga melapor ke pihak kepolisian terdekat.
Pelajari lebih lanjut soal perlindungan data di situs Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dampak Sosial dan Upaya Pencegahan
Penipuan seperti ini tidak hanya berdampak pada individu yang tertipu, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Masyarakat menjadi waswas terhadap setiap informasi yang datang dari pejabat atau instansi resmi. Hal ini dapat menghambat distribusi bantuan yang sebenarnya sah dan mendesak.
Oleh karena itu, peran serta aktif masyarakat dalam menyaring informasi sangat penting. Pemerintah daerah diimbau untuk lebih aktif memberikan edukasi melalui media sosial dan sosialisasi langsung di lingkungan masyarakat. Diskominfo dan lembaga terkait juga diharapkan memperkuat sistem pengamanan data serta meningkatkan literasi digital warga, terutama di wilayah pedesaan.
Kerja sama antara masyarakat, media, aparat keamanan, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, peran media lokal dalam menyebarkan informasi klarifikasi juga krusial agar kabar palsu tidak tersebar luas.
Salah satu upaya preventif lainnya adalah dengan meningkatkan sistem keamanan digital pada level individu, khususnya untuk kalangan perangkat desa, guru, tokoh agama, dan komunitas keagamaan lainnya yang sering menjadi sasaran penipuan dengan kedok bantuan. Edukasi tentang mengenali ciri-ciri pesan penipuan perlu diperkuat, termasuk tanda-tanda akun palsu seperti nomor yang tidak resmi, tata bahasa yang mencurigakan, atau penggunaan foto profil yang tidak sesuai.
Pemerintah daerah juga disarankan untuk menyediakan hotline darurat atau layanan respons cepat berbasis digital yang terhubung langsung dengan tim siber. Layanan ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi pengaduan masyarakat agar laporan bisa ditindaklanjuti lebih efisien. Sebagai tambahan, program literasi digital berbasis komunitas yang melibatkan siswa sekolah menengah, mahasiswa, dan relawan TI bisa menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang tahan terhadap ancaman penipuan daring.
Tingkatkan Literasi Digital
Modus penipuan Wakil Bupati Kuningan adalah contoh nyata betapa pentingnya literasi digital dan kewaspadaan masyarakat terhadap hoaks.
Warga diimbau:
- Selalu verifikasi informasi.
- Gunakan kanal resmi pemerintah.
- Edukasi keluarga dan lingkungan sekitar agar tidak menjadi korban penipuan digital.
- Dukung media lokal yang kredibel dan aktif memberantas hoaks.
Tetap waspada, cerdas menyaring informasi, dan aktif melaporkan konten mencurigakan demi keamanan bersama.