BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Kuningan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam penyerahan resmi yang digelar pada Jumat (23/5/2025) di Bandung.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, menegaskan bahwa opini WDP ini bukan akhir, melainkan titik awal untuk perbaikan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menyatakan bahwa pencapaian ini akan dijadikan bahan evaluasi dan komitmen untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun mendatang.
“Kami menerima opini WDP ini dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah potret kinerja keuangan tahun 2024, dan sekaligus tantangan bagi kami untuk berbenah agar ke depan Kuningan bisa meraih opini WTP,” ujar Bupati Dian.
Empat Langkah Strategis Menuju Opini WTP
Untuk memperbaiki kelemahan sistemik yang menjadi catatan BPK, Bupati Kuningan telah menyiapkan sejumlah strategi konkret:
- Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Setiap perangkat daerah diwajibkan menindaklanjuti temuan BPK secara tepat waktu dengan menyusun rencana aksi rinci dan pelaporan berkala. - Penguatan Fungsi Inspektorat
Inspektorat akan dioptimalkan sebagai lembaga quality assurance dan early warning system dalam pengawasan tata kelola keuangan daerah. - Digitalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemanfaatan teknologi informasi akan diperluas untuk menjamin akurasi pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan aset sesuai standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan. - Koordinasi Antar Perangkat Daerah
Rapat koordinasi rutin akan digelar untuk memastikan sinergi pembenahan dan mencegah kerja sektoral yang terpisah-pisah.
Komitmen Bersama Menuju Pemerintahan yang Transparan
Menurut Bupati, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
“Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan ini prioritas. Evaluasi ini adalah peluang untuk membuktikan bahwa keuangan daerah dikelola secara profesional dan akuntabel,” tegasnya.
Dihadiri Pimpinan Daerah
Dalam agenda penyerahan opini BPK tersebut, Bupati didampingi oleh Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, S.E, Inspektur Daerah Drs. Deniawan, M.Si, serta Kepala BPKAD Kuningan Dr. A. Taufik Rohman, M.Si., M.Pd.
Pemerintah Kabupaten Kuningan optimistis, dengan kerja sama lintas sektor dan komitmen perbaikan berkelanjutan, opini WTP akan dapat diraih pada tahun mendatang.